Pemberdayaan Masyarakat dengan Perhutanan Sosial di Indonesia

Program pemberdayaan masyarakat skema perhutanan sosial (PS) sudah lama berjalan.

Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang mengancam sosial

ekonomi masyarakat dan lingkungan. Namun program tersebut berjalan lambat dari target 12,7 juta

hektar (dari 2014 hingga 2024), pada 2021 baru tercapai 4,5 juta hektar. Hal ini tidak lepas dari program

itu sendiri kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis bagaimana proses PS dengan melihat dari kacamata pemberdayaan itu sendiri. Studi

membahas dari sisi informasi, partisipasi, akuntabilitas, dan lembaga lokal. Penelitian ini mengambil

kasus PS di kawasan Sesaot, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan pendekatan

kualitatif penelitian ini mewawancarai informan penting secara purposive. Hasilnya menunjukan

bahwa fasilitator dan petani masih kurang memahami informasi PS. Partisipasi masyarakat belum

terlihat karena campur tangan fasilitator masih besar. Akuntabilitas dalam program pemberdayaan

dilakukan dengan melaporkan hasil kegiatan untuk pihak-pihak tertentu. Kapasitas organisasi lokal

perlu ditingkatkan agar petani menjadi berdaya. Terjadi penambahan aset dan kemampuan individu

dalam mengembangkan usaha kehutanan, namun tidak semua masyarakat mendapat kesempatan

yang sama.